Profil Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan kewenangan atas dirinya. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang dimiliki desa, antara lain kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.

Kedua kewenangan di atas merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus.” Artinya, desa bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan perencanaan desa maka desa akan memilah, memilih, dan memutuskan secara mandiri rencana program/kegiatan yang menurut mereka menjadi prioritas untuk dijalankan. Tentu dengan memperhatikan perencanaan pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pusat. Sebab perencanaan pembangunan desa harus mendukung pencapaian tujuan nasional.

Dalam konteks itu, desa diwajibkan untuk mempunyai perencanaan pembangunan. Perencanaan mengacu pada proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan menunjuk pada suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non-fisik (mental spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Berpijak pada pengertian tersebut maka perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat desa, pemerintah desa, dan lingkungannya dalam wilayah desa, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai persoalan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Keberhasilan Desa Membangun, yakni pembangunan yang digerakkan oleh desa da-lam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan nasional secara makro.
Keberhasilan Desa Membangun, dalam arti desa disiapkan menjadi subyek mandiri yang memiliki emansipasi dalam pembangunan sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfataan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terkait erat dengan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan, yang mencakup:

1. Mutu, kesesuaian, dan ketepatan perangkat desa dengan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan teknis lainnya sebagai perangkat lunak Desa Membangun;
2. Efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan; dan
4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.

Salah satu hal penting dalam Desa Membangun adalah perencanaan pembangunan desa, yakni proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pengertian ini memberikan ketegasan bahwa proses perencanaan pembangunan harus berlangsung secara inklusif, melibatkan berbagai elemen desa, dan berbasis pada sumber daya desa. Dengan kata lain, proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna peman¬faatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian, RPJM Desa: (1) berisi rencana pembangunan desa; (2) disusun untuk jangka waktu 6 tahun; (3) satu-satunya dokumen perencanaan jangka menengah desa; (4) pedoman dalam pembuatan RKP Desa dan APBDes; dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dokumen RPJM Desa memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yakni:

1. Pedoman Pembangunan Desa yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Pedoman dalam penyusunan RKPDes dan APBDes;
3. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan evaluasi dan Pengawasan internal; dan
4. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Desa.

RPJM Desa Nggorang Tahun 2023-2030 ini merupakan sebuah dokumen induk, sebagai acuan guna mencapai tujuan dan cita-cita desa pada umumnya, yakni desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Perencanaan Pembangunan Desa Nggorang ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverment), seperti patisipasif, transparan, dan akuntabel serta akuntabel, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. Sebagai dokumen induk, RPJM Desa Nggorang mempunyai manfaat, antara lain:
   Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks;
2. Mendorong pemangku kepentingan (stakeholders desa) agar memiliki wawasan ke depan;
3. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat;
5. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang;
6. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi;
7. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang;
8. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat); dan
9. Sebagai panduan pelaksanaan Pemerintah Desa dalam mencapai keberhasilan pembangunan.